Masyarakat Harus Mengawasi, Pengisian DPRD KKU

27 Nov 2009

Ketapang,- Terkait dengan telah terbitnya peraturan KPU tentang tata cara pengisian keanggotaan DPRD Nomor 2 tahun 2007, tentang penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu 2004. Adi Supriadi, Mantan Sekretaris Umum DPD PK Sejahtera Kabupaten Ketapang yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Div Tani Tenaga Kerja dan Buruh DPD PK Sejahtera Kota Bandung mengatakan bahwa proses pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemekaran merupakan amanat dari UU No 5-15 (sebelumnya No 45-55 tentang pemekaran wilayah dan Propinsi. “Untuk merealisasikan pengisian keanggotaan DPRD seharusnya kalau berdasarkan UU harus diadakan Pemilu lokal, tetapi hal itu disesuaikan kondisinya kalau tidak memungkinkan untuk dilakasanakan maka digunakanlah hasil pemilu tahun 2004 yang lalu” papar Adi menjelaskan. PPK DPRD (Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD) adalah panitia yang bertugas menetapkan jumlah kursi yang didapat Parpol tahun 2004 yang lalu, mensosialisasikan proses daftar calon sementara baru dan juga berhubungan dengan parpol. Dalam proses pembentukan PPK, menurut Mantan Presiden PB Gema Ibnul Khatab Ketapang ini adalah berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2000 Pasal 3 ayat 5 menyebutkan bahwa PPK dipilih dan dibentuk oleh Tim yang beranggotakan maksimal 7 orang yang ditunjuk oleh gubernur/Bupati/Walikota, yang terdiri dari tokoh masyarakat yang independen dan nonpartisan yang bertempat di masing-masing propinsi/Kota/Kabupaten. “Berdasarkan ini kita harapkan proses Pemilihan dan pembentukan PPK harus berdasarkan prosedur yang ada, dan ini dapat dijadikan acuan LSM atau masyarakat sebagai alat evaluasi,” tegasnya.

Adapun kriteria independen dan nonpartisan dalam pemilihan anggota PPK bisa dari kalangan pengusaha, karyawan, Majelis Ulama Indonesia. “Masyarakat yang ingin proses ini berjalan adil dan transparan harus berani mengadakan evaluasi terhadap pemilihan anggota PPK, sosialisasi calon sementara baru di setiap kecamatan.” cetus Mahasiswa Program Magister Universitas Winaya Mukti Bandung ini.

Dan untuk Tim Panwas dibentuk 5 orang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat jika mau berdasarkan Keppres No 110 Tahun 200 pasal 25. Hal yang perlu diantisipasi oleh Tim PPK dan Panwas adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Pemekaran. ” Hal yang sangat mungkin muncul adalah penolakan dari partai-partai kecil terhadap proses pemilihan DPRD pemekaran karena mereka sangat menginginkan adanya pemilu lokal, selain itu konflik internal partai terkait dengan pengisian kursi DPRD pemekaran karena tarik menarik kepentingan dan merasa paling berhak untuk menjadi anggota dewan” imbuhnya.

Hal yang paling membuat masalah seperti di tempat lain adalah konflik internal partai, jadi tim PPK dan Panwas perlu mempersiapkan antisipasi terhadap persoalan ini karena waktunya terbatas sedangkan persoalan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama Dengan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara (KKU) merupakan langkah awal perbaikan pembangunan di daerah tersebut. (ndi)

Harian Pontianakpost, Jumat,3 Agustus 2007 (Wartawan : Andi Chandra)


TAGS Masyarakat DPRD KKU


-

Author

Follow Me